Peleburan PT

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on June 01, 2022 09:27

Pengertian

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum  Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

 

Ketentuan Peleburan

Direksi Perseroan yang akan meleburkan diri dan menerima peleburan menyusun rancangan peleburan. Rancangan peleburan yang diajukan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan setelah mendapat persetujaun dewan komisaris, yang memuat sekurang-kurangnya, yaitu :

  1. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan peleburan;
  2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan peleburan dan persyaratan peleburan; 
  3. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang meleburkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima peleburan;
  4. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima peleburan apabila ada;
  5. laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan peleburan;
  6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan peleburan;
  7. neraca proforma Perseroan yang menerima peleburan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 
  8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan peleburan diri; 
  9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan meleburkan diri terhadap pihak ketiga;
  10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap peleburan Perseroan; 
  11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima peleburan; 
  12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan peleburan; 
  13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan peleburan; 
  14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan peleburan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan 
  15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan peleburan.

Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan peleburan selain berlaku ketentuan dalam UndangUndang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai peleburan boleh menggunakan haknya yaitu meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak pemegang saham untuk  meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar tidak menghentikan proses pelaksanaan peleburan.

Peleburan sah apabila diambil melalui keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Direksi Perseroan yang akan melakukan peleburan  wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan peleburandalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai peleburan sesuai dengan rancangan tersebut

  • Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui peleburan
  • Dalam hal keberatan kreditor  dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Apabila selama penyelesaian ini tidak dapat diselesaikan oleh Direksi peleburan tidak dapat dilaksanakan

Rancangan peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Peleburan menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan. Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan

Perbuatan hukum peleburan wajib memperhatikan kepentingan: 

  1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 
  2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 

 

Akibat Hukum

Berakhirnya Perseroan karena peleburan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, maka :

  1. aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima hasil Peleburan; 
  2. pemegang saham Perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Perseroan hasil Peleburan; dan 
  3. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Peleburan mulai berlaku. 

 

Perbuatan yang dilarang 

Pelaku Usaha dilarang melakukan peleburan Badan Usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat jika Badan Usaha hasil peleburan diduga  melakukan: 

  1. perjanjian yang dilarang; 
  2. kegiatan yang dilarang; dan/atau 
  3. penyalahgunaan posisi dominan. 

 

Contoh Peleburan PT


Referensi :

  • UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  • PP 57 Tahun 2010  tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham
  • UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Pedoman Merger KPPU

 

Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 459

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
humbarasa.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Peraturan Berkaitan Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Perkara Pengadaan Barang/ Jasa
Badan Usaha
Contoh-contoh Surat
Essay