Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on January 13, 2022 08:47

Pengertian

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.

 

Tugas dan Wewenang

  1. menyusun perencanaanpengadaan;
  2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. menetapkan rancangan kontrak;
  5. menetapkan HPS;
  6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepaJa Penyedia;
  7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  9. mengendalikan kontrak;
  10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokttmen pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. menilai kinerja Penyedia; 
  14. menetapkan tim pendukung;
  15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
  17. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
    1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

 

Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian PPK

  • PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
  • Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Persyaratan kompetensi PPK

Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:

  1. memiliki integritas dan disiplin;
  2. menandatangani Pakta Integritas;
  3. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK (Dalam hal persyaratan memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023)
  4. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara (Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a)
  5. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

 

Yang dapat Menjabat sebagai PPK

  1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah;
  2. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; atau
  3. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

 

Yang tidak boleh merangkap sebagai PPK 

  1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
  2. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
  3. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

 

Ketentuan Lain

  • Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan Kompetensi PPK maka PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.
  •  PA/KPA yang merangkap sebagai PPK Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan Kompetensi PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.
  • Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK antara lain :
    1. menyusun perencanaanpengadaan;
    2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    4. menetapkan rancangan kontrak;
    5. menetapkan HPS;
    6. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepaJa Penyedia;
    7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    9. mengendalikan kontrak;
    10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokmen pelaksanaan kegiatan;
    11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
    12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
    13. menilai kinerja Penyedia; 

 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

  1. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PPK dapat dibantu oleh:
    1. Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
    2. Tim ahli atau tenaga ahli berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    3. Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PPKdalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. PPK dalam menyusun  spesifikasi teknis/ KAK barang/j asa menggunakan *):
    1. produk dalam negeri;
    2. produk bersertifikat SNI;
    3. roduk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
    4. produk ramah lingkungan hidup.
  3. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap **):
    1. komponen barang/jasa;
    2. suku cadang;
    3. bagian dari satu sistem yang sudah ada; a.tau
    4. barang/jasa cialam katalog elektronik atau Toko Daring.

 

 


Penjelasan :

*) Pemenuhan penggunaan produk dilakukan sepanjang tersedia. Jika mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri maka tersedia dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O%o (empat puluh persen).
  2. Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)

Berdasarkan Pasal 107  PP Nomor 29 Tahun 2018 bahwa  Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam pasar 57 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa

**) Produk ramah lingkungan hidup menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

 


Referensi :

  • PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
  • Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang Jasa
  • PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
  • Inpres 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  • Permenperin No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Total Views : 903

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
humbarasa.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Peraturan Berkaitan Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Perkara Pengadaan Barang/ Jasa
Badan Usaha
Contoh-contoh Surat
Essay