PT Sebagai Subjek Badan Hukum

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on June 01, 2022 09:12

Badan Hukum
  • Menurut Pasal 1653 KUHPerdata badan hukum adalah perhimpunan orang-orang yang diakui oleh undang-undang atau yang diadakan oleh kekuasaan umum dan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan
  • Menurut Prof. Dr.Mr.L.J. Van Apeldoorn yang dimaksud dengan badan hokum adalah tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertidak dalam pergaulan hokum seolah-olah ia suatu person yang tunggal
  • Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtspersoon) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya
  • Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut: Dalam menerjemahkan zadelijk lichaam menjadi badan hukum, lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan zadelijk itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah zadelijk lichaam dewasa ini sinonim dengan rechtspersoon, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum
 
Syarat - syarat Badan Hukum
Sebagai subjek hukum, ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtspersoon) untuk keikutsertaannya dalam pergaulan/ lalu lintas hukum.
Menurut R. Soeroso, SH, syarat-syarat untuk menjadi badan hokum adalah 
  1. memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya 
  2. hak dan kewajiban badan hokum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya.
Menurut Chidir Ali pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu: 
  1. perkumpulan orang (organisasi); 
  2. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubunganhubungan hukum (rechtsbetrekking); 
  3. mempunyai harta kekayaan tersendiri; 
  4. mempunyai pengurus; 
  5. mempunyai hak dan kewajiban; 
  6. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.
Menurut Jimly Asshiddiqie Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (rechts-bevoegheid) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok yaitu: 
  1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 
  2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
  3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 
  4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan: 
  1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; 
  2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; 
  3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
Menurut Riduan Syahrani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtspersoon). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini: 
  1. Adanya kekayaan yang terpisah; 
  2. Mempunyai tujuan tertentu; 
  3. Mempunyai kepentingan sendiri; 
  4. Ada organisasi yang teratur

 

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan Hukum

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.


Referensi :
  1. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar(Liberty 1988)
  2. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Pembimbing Masa1996)
  3. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing Co. 2000)
  4. L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1983)
  5. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  6. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  7. PP Nomor 8 Tahun 2021 - Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
  8. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
  9. Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997
  10. Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
 
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 478

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
humbarasa.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Peraturan Berkaitan Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Pengadaan Barang/ Jasa
Seputar Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Perkara Pengadaan Barang/ Jasa
Badan Usaha
Contoh-contoh Surat
Essay